PENGUMUMAN BERSAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM CQ. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK), DAN IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI) TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN NOTARIS PADA APLIKASI GRIPS

PENGUMUMAN BERSAMA  KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  CQ. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,  PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK),  DAN  IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI)     TENTANG  KEWAJIBAN PELAPORAN NOTARIS PADA APLIKASI GRIPS

Selengkapnya: Unduh disini